PERAKNEW.com – Puluhan Aktivis Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali Mandar (Polman), Rabu (7/5/25).
Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera mengusut tuntas berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman.
Dalam aksinya, para demonstran membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan langsung kepada Kepala Kejari Polman. Berikut lima poin utama tuntutan mereka:
- Mendesak Kejari Polman periksa Kadis Kesehatan terkait penggunaan anggaran Rp196 miliar. Anggaran tersebut antara lain untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan (PBI), antropometri, air bersih Puskesmas, Tenaga Surya Puskesmas.
- Mendesak Kejari Polman segera tersangkakan kasus korupsi UTD PMI Polman periode 2019–2023.
- Periksa Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB P3A) terkait penggunaan anggaran Rp 9 miliar.
- Mendesak Kejari Polman periksa Direktur RS Pratama Wonomulyo terkait SILPA Rp1,3 miliar dan penggunaan anggaran Rp 20 miliar pada tahun 2024.
- Mendesak Kejari Polman usut tuntas kasus dugaan korupsi Dana Stunting 127 miliar di 10 OPD Polewali Mandar.
Dalam orasinya, Irfan mengatakan, “Jika korupsi di Polewali Mandar ini tidak kunjung diberantas dan tidak ada penetapan tersangka dalam waktu yang sesingkat singkatnya, maka saya pastikan saya akan datang lagi saya akan hadir kembali di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar ini,” desak Irfan.
Ia juga menyampaikan kepada aparat penegak hukum, “Kalian digaji oleh Negara dalam memberantas korupsi, tapi saya secara sukarela membantu APH dalam hal penindakan terhadap para pelaku korupsi, kalau mau kita punya daerah ini bagus maka korupsi harus diberantas, kalau mau perekonomian ini berkembang maka korupsi harus diberantas,” tegas Irfan dalam orasinya.
Kasi Intel Kejari Polman menemui massa aksi di halaman Kantor Kejari Polman, ia mengatakan kepada para demonstran, “Ketika kalian berpendapat itu harus dengan Data dan kita buka sama sama, kalau cuma bersuara tanpa Data buat apa?,” ucap Pebrianto Patulak.
Namun Irfan menegaskan, bahwa ia memiliki Data dan itu telah dilaporkan di Aparat Penegakan Hukum, “Datanya semua ada dan saya sudah laporkan ke APH,” tegas Irfan di depan Kasi Intel Kejari Polman itu.
Para aktivis mendesak, bahwa langkah ini penting untuk mendorong supremasi hukum di Sulawesi Barat. (Sbr)
source