PERAKNEW.com – Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resort (Polres) Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi menetapkan mantan bendahara Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Polman berinisial (MI) alias I sebagai Tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polman tahun 2023 sebesar lebih dari Rp2,1 miliar.
Pasalnya, anggaran tersebut digunakan oleh tersangka untuk bermain judi online, termasuk permainan slot dan judi bola dan penetapan tersangka dilakukan setelah aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam, “Berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik menaikkan status MI menjadi tersangka, karena ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya,” ujar Kasat Reskrim Polres Polman, AKP Budi Adi, melalui Kanit Tipidkor, IPTU Arifin, (8/5/25).
MI diketahui menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinkes Polman sepanjang tahun anggaran 2023 dan memiliki akses penuh terhadap sejumlah pos anggaran strategis. Dana yang dikorupsi bersumber dari lima pos kegiatan penting, yaitu dana perawatan dan persalinan, akreditasi puskesmas, perjalanan dinas, uang persediaan dan tambahan uang, serta iuran BPPU.
Total kerugian negara akibat tindakan tersebut mencapai Rp2.163.502.000,-. Dari hasil penyidikan terungkap, bahwa MI secara rutin melakukan transaksi judi online
Tim Penyidik Unit Tipidkor Polres Polman juga telah menggeledah kantor Dinkes Polman dan menyita sejumlah dokumen laporan keuangan sebagai barang bukti. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
Atas perbuatannya, MI dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun penjara.
Baca Juga : Bupati Indramayu dan Mensos Tinjau Wisma Haji, Siapkan Transformasi Jadi Sekolah Rakyat
Kasus ini menjadi sorotan publik dan memberikan peringatan keras terhadap pengelolaan anggaran di sektor vital seperti kesehatan. Polisi menegaskan bahwa penanganan perkara ini akan dilakukan secara profesional. (Sbr)
source