PERAKNEW.com – Ratusan massa Pusat Kajian Kebijakan dan Strategis (PUSKAPTIS) mengeglar aksi demo damai di depan kantor Dinas Pekerjaan umum Cipta Karya, Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, mereka memprotes kebijakan pengadaan barang dan jasa dalam proses melalui sistem e-katalog lkpp. Senin (27/02/2023).
“Bahwa sistem pengadaan barang dan jasa sebenarnya sudah komplit diatur dalam PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA, bahwa tujuan pengadaan barang dan jasa adalah untuk menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil menengah, mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha,” terang Direktur Puskaptis
Mohamad Amrullah, S.H.,M.Hum., dikutif dari Media Indonesia Times.
Baca Juga : KAMPAK Datang Lagi, Kejati Jabar Pastikan Penetapan Tersangka Mafia Tanah Patimban Secepatnya!
Kata Amrullah, Bahwa pemilihan pengadaan barang dan jasa bisa dengan Tender, Penunjukan langsung atau pengadaan langsung atau dengan ekatalog, bisa dipakai mana saja yang bisa efesien dan menghemat uang rakyat.
“Bahwa penerapan ekatalog di Banyuwangi sangat amburadul, dan syarat nepotisme, dan terkesan dikondisikan, dan hanya orang-orang Bupati yang mendapatkannya sudah tentu dengan imbalan sesuatu,” katanya.
Amrulloh mengungkapkan, Proyek ekatalog tahun 2022 sebesar 54 milyar kalau itu menggunakan metode tender maka akan menghemat uang rakyat sebesar Rp.15 miliar, mengingat rata-rata penawar tender turun diangka 25 persen, dan tahun ini akan ada Rp.200 miliar proyek yang di ekatalog, berapa uang rakyat yang akan dihemat? Mengingat uang rakyat untuk mengatasi kemiskinan sudah dihambur-hamburkan Rp.200 miliar untuk Mamin.
Baca Juga : Mantap! Kades dan Bendahara Desa Patimban Ditetapkan Tersangka
“ATK dan perjalanan Dinas? Terus rakyat mau disisakan apa?,” tanya dia.
Menurutnya, harusnya eksekutif dan legislatif berpikir yang jernih, atau mereka tidak bisa berpikir mengingat tahun politik.
“butuh banyak uang yang dibakar?,” pungkasnya. (Yahya/Red)
source