Soal PSU Pilgub Kalsel, Supiansyah; Bukti KPU dan Bawaslu Tidak Netral

  • Whatsapp
Pengamat Politik, Supiansyah Darham.

Pengamat Politik, Supiansyah Darham, SH menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, Haji Denny – Difri (H2D), dengan memerintahkan KPU Kalsel agar melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi bukti terlah terjadinya kecurangan pada proses Pilgub Kalsel yang juga terjadi di Kabupaten Banjar.

BANJAR, tandapetik.com – Pengamat Politik, Supiansyah Darham, SE, SH menyatakan, paska putusan MK yang memerintahkan PSU (Pemungutan Suara Ulang), khususnya di lima kecamatan Kabupaten Banjar, menjadi bukti bahwa terjadinya kecurangan atau ketidaknetralan beberapa penyelenggara Pilkada Gubernur Kalsel di Kabupaten Banjar.

“Hasil putusan MK, berarti ada yang salah terjadi di lima kecamatan di Kabupaten Banjar. Penyelenggara sebelumnya yang bertugas di lima kecematan itu, seperti PPK maupun PPS harus diganti semua. Karena terbukti tidak netral dengan bukti adanya kecurangan. Ini putusan MK, bukan saya yang bicara,” tegas Advokat Kalsel yang terkenal kritis ini, Sabtu, (20/3/2021) kepada koranbanjar.net.

Supiansyah juga mempertegas, selain perangkat PPK dan PPS, lima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar harus dinonaktifkan. “Terbukti dari putusan MK, komisioner tidak netral, kalau sadar mereka (anggota Komisioner KPU Kabupaten Banjar) mengundurkan diri saja,” jelas dia.

Putusan MK tersebut, imbuhnya, merupakan putusan resmi, yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang. Bahkan sepatutnya, dari putusan MK itu dapat diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pusat. “Tidak sampai di sini, kecurangan itu harusnya dilaporkan ke DKPP, bahwa penyelenggara tidak netral, terbukti dengan keputusan MK,” ucapnya.

Karena DKPP tidak akan menindaklanjuti, jika tidak dilapori. Termasuk Bawaslu Kabupaten Banjar, harusnya pengawas kecamatan yang bertugas di lima kecamatan, termasuk Komisioner Bawaslu harus dinonaktifkan, karena tidak bisa mengawasi dengan baik.

Sementara itu, salah satu Komisioner KPU Kabupaten Banjar, Abdul Muthalib saat dihubungi untuk dimintai konfirmasi dikutip dari koranbanjar.net, tidak dapat memberikan keterangan. “Saat ini domain Ketua (Ketua KPU) pemberi keterangan,” tulisnya melalui pesan online.

Selanjutnya, ketika koranbanjar.net mengubungi Ketua KPU Banjar, Muhaimin tidak dapat terhubung.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar, Fajeri Tamjidillah saat dihubungi redaksi koranbanjar.net menjelaskan, pihaknya sudah melakukan rapat internal, terkait dengan putusan MK tersebut. “Ada 502 TPS yang akan melaksanakan PSU. Jadi hari ini (Sabtu, 20 Maret 2020), kami menggelar rapat di jajaran Bawaslu Kabupaten Banjar membahas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang nanti,” ucapnya.

Dijelaskan lagi, walaupun dalam putusan MK, KPU dan jajarannya diperintahkan menggant PPK dan PPS, namun tidak bagi jajarannya. “PPK dan PPS harus baru, tetapi di jajaran kami tidak diperintahkan seperti itu,” ungkap dia.

Pihaknya diperintahkan melakukan proses PSU secara langsung. “Perangkat pengawas di tingkat kecamatan sudah purna tugas sejak Februari 2021 tadi.  Nah, untuk teknis rekrutmen Panwascam dan Panwasdes kita menunggu intruksi Bawaslu Provinsi. Walaupun tidak diperintahkan mengganti, namun tetap kita evaluasi,” katanya.

Dia juga mengaku belum pernah memiliki pengalaman PSU Pilkada Serentak, kecuali PSU Pileg di tahun 2019-2020 tadi. Kemudian melakukan PSU Pilkada di Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk. “Kami belum tahu tahapan-tahapan PSU. Asumsi kami, PSU akan menggunakan data pemilih yang terdahulu, kalau menggunakan data pemilih yang baru, berarti harus mendata pemilih lagi. Begitu pula soal kebutuhan logistik akan kami sampaikan ke Bawaslu Provinsi, termasuk biaya dianggarkan melalui Bawaslu Kalsel. Intinya, secara internal kami siap, begitu pula di tingkat kecamatan siap,” beber Fajeri.

Fajeri juga mengungkapkan, putusan MK yang memerintahkan PSU karena adanya indikasi penggelembungan suara, itulah yang menyebabkan permohohan dikabulkan. “Bukan berarti apa-apa, melaksanakan PSU di lima kecamatan itu lumayan besar di Kabupaten Banjar. Makanya kami butiri sebab MK mengeluarkan putusan itu, contoh di Martapura ada kelebihan DPTB (Daftar Pemilih Tambahan) —bukan DPTD, red–  41 orang. Soal pandemi belum berakhir juga kami butiri,” ujarnya.

Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang menggunakan hak suaranya datang langsung ke TPS saat hari H dengan menggunakan KTP dan identitas kependudukan lainnya, karena tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPTh (Daftar Pemilih Pindahan).

Disinggung mengenai kemungkinan terjadinya pembiaran atas penggelembungan suara itu, hingga lemahnya pengawasan, Fajeri mempertegas, dia tidak menduga keadaan itu terjadi. Pihaknya sudah berusaha memperketat pengawasan mulai tingkat desa hingga kabupaten, namun semua terjadi tanpa terbaca oleh pengawas. “Bagaimana kami disebut membiarkan, kami tidak menduga. Kecurigaan penggelembungan suara itu kan karena adanya surat pernyataan dari salah seorang anggota Komisioner KPU dan adanya rekaman suara, itu yang meyakinkan majelis Mahkamah Konstitusi sehingga memutuskan PSU,” ucap dia.(dsm)