PERAKNEW.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Gandeng Pemerintah Desa Sekecamatan Wonomulyo untuk Tangani Stunting.
Gerakan inovasi tersebut dikuatkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara RSUD Wonomulyo dengan delapan pemerintah desa Sekecamatan Wonomulyo, yang terdiri dari Desa Bakka-Bakka, Sidorejo, Tumpiling, Galeso, Banua Baru, Sugihwaras, Sumberjo dan Desa Campurjo, di Lantai Dua RSUD Wonomulyo, pada Hari Kamis, 30 Januari 2025.
Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, Pj Bupati Polman, Muhammad Hamzih dan Pj Sekretaris Daerah Polman, Hamdani Hamid.
Direktur RSUD Wonomulyo, dr. Arfah Rahman mengungkapkan, bahwa rumah sakit yang dipimpinnya itu, kini ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan stunting, “Kami menerima rujukan dari wilayah Puskesmas Wonomulyo untuk saat ini,” ujarnya.
Baca Juga : Diduga Korupsi Anggaran Desa, Oknum Kades Sidamulya Dilempari Banyak Kritikan Pedas Dari Warganya
Kerjasama ini memungkinkan RSUD Wonomulyo menangani bayi dan balita stunting yang dirujuk dari delapan desa tersebut, dengan biaya yang akan dikelola melalui pengalokasian Dana Desa, “Tidak semua balita stunting dapat dirujuk. Kami akan berkoordinasi dengan dokter Puskesmas untuk memilah mana yang perlu ditangani langsung oleh dokter spesialis anak RSUD Wonomulyo,” tambah dr. Arfah.
Saat ini, RSUD Wonomulyo sudah mengintervensi tiga balita stunting dan menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Sementara itu, Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin memberikan apresiasi terhadap kerjasama ini, yang menurutnya merupakan langkah inovatif dalam penanganan stunting, “Selama ini, mungkin orang tua asuh, rumah sakit dan Puskesmas bekerja sendiri-sendiri. Sekarang, semuanya sudah terintegrasi,” ujarnya.
Bahtiar juga menyoroti adanya kontradiksi di Sulbar, di mana meskipun daerah ini kaya akan sumber pangan seperti ikan, daging, ayam dan sayuran, angka stunting masih tinggi. Ia menyatakan, bahwa masalah ini lebih terkait dengan pola makan dan cara mengasuh anak yang perlu mendapat edukasi, “Mungkin orang tua kita tidak biasa menyuapi anaknya. Setelah diberikan makanan bergizi, lalu ditinggalkan, anaknya disuruh makan sendiri,” kata Bahtiar.
Baca Juga : Ketum P3STL Desa Manyingsal & Sekjennya Diduga Dikeroyok Gerombolan Preman Kampungan Menggunakan Sajam
Lebih lanjut Bahtiar juga berpendapat, bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo seharusnya difokuskan untuk menurunkan angka stunting, “Pondasi dari SDM adalah 1000 hari pertama. Stunting belum selesai, tapi kita sudah berpindah ke masalah lain. Uang MBG seharusnya juga difokuskan untuk penanganan stunting, balita 1000 hari pertama, dan balita dengan gizi buruk,” pungkasnya. (Sbr)
source