PERAKNEW.com – Hari pertama ngantor, Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) disambut aksi unjuk rasa dari Puluhan massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polman, di depan kantornya, Senin 3 Maret 2025.
Situasi aksi tersebut mulai nampak memanas saat massa HMI saling dorong dengan para anggota Satpol PP yang turut berjaga di depan gedung Bupati Polman itu dan bahkan nyaris adu jotos dipicu pada saat HMI melakukan pembakaran ban.
Dalam aksinya itu, HMI mendesak Bupati Polman yang baru dilantik ini untuk segera mencopot Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Polman dan Bendaharanya dari jabatannya.
Karena, pada tahun 2022 dan 2024 PT. PDAM Kabupaten Polman diduga tidak membayar dividen kepada pemerintah daerah yang seharusnya menjadi hak bagi daerah sebagai pemegang saham, ketidakmampuan PDAM Polman untuk memenuhi kewajiban tersebut menimbulkan pertanyaan besar terkait kelayakan operasional dan pengelolaan perusahaan daerah ini.
Baca Juga : KPU Polman Beri Penghargaan Kepada PERAKNEW.com
Selain itu, mereka juga menuntut pencopotan jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Polman atas dugaan korupsi anggaran DAK non fisik untuk TPK Polman terkait kesisahan anggaran pengadaan paket pulsa data DP2KBP3A Polman dari DAK APBN tahun 2024 sebesar Rp888 juta.
Dalam kesempatan itu, Jendral Lapangan HMI Cabang Polman, Samaruddin menyatakan, “Kedepannya kami akan melakukan aksi jilid dua dengan massa yang begitu banyak lagi dan kami akan melakukan konsolidasi ulang dalam hal ini dan membawa isu yang lebih banyak lagi, ada juga yang sempat kami singgung tentang penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Bagian Umum Setda Polman, tindakannya dalam mengelola anggaran dan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku bisa menambah permasalahan keuangan dan pengelolaan sumber daya di daerah ini, hal ini menciptakan ketidakpastian dalam aliran dana yang semestinya dikelola dengan transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Sementara itu, PJ Sekretaris Daerah Polman, Hamdani Hamdi mengatakan, “Jadi terhadap dua isu itu, sebenarnya kami menawarkan untuk dilakukan audiensi kepada adik-adik mahasiswa agar detail persoalan itu dan bisa difahami serta bisa kita lihat didepan kita sudah hadir ibu Kadis BKKBN dan Direktur PDAM ya, beliau itu nanti mau menyampaikan, bahwa apakah ada kata secara hukum PDAM itu punya kewajiban menyetor dividen kepada pemerintah daerah, yang kita harus tahu betul ya, kalau memang ada kewajiban seperti itu, nanti bisa dipertanyakan kepada Direktur PDAM, tadi saya ngobrol dengan PDAM, saya minta kepada beliau untuk menyiapkan seluruh paparan laporan keuangannya,” jelasnya.
Baca Juga : Abdusy Syakur Pimpin Apel Gabungan Perdana di Lingkungan Pemkab Garut
Seperti terpantau camera Peraknew, Bupati maupun Wakil Bupati Polman tidak nampak menemui massa aksi HMI tersebut. (Sbr)
source