Perlu Strategi Komprehensif Hadapi Defisit Anggaran

  • Whatsapp

Kebijakan fiskal yang tak berkesinambungan berimplikasi langsung pada peningkatan country risc yang berpotensi menurunkan peringkat investasi.

JAKARTA, tandapetik.com – Pemerintah perlu menyusun strategi komprehensif terkait defisit anggaran. Strategi itu diperlukan agar target defisit di bawah 3 persen pada 2023 dapat tercapai dengan memperhatikan berbagai aspek fiskal secara cermat dan hati-hati.

“Selain itu perlu disiplin tinggi dan kredibel sehingga menjamin kesinambungan fikal dalam jangka menengah maupun jangka panjang,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo di Jakarta, Senin (15/6).

Politikus PDI-P itu berpendapat, pelebaran defisit yang berimbas pada penambahan utang dan bunga utang akan mengancam kesinambungan fiskal sehingga hal ini perlu dicermati dan diantisipasi.

Dia juga mengingatkan bahwa kebijakan fiskal yang tidak berkesinambungan berimplikasi langsung pada peningkatan country risc yang berpotensi menurunkan peringkat investasi yang selama ini sudah berangsur membaik. Kondisi ini bisa menghambat investasi yang akan masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi mengancam target-target pembangunan jangka panjang.

“Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan amunisi meyakinkan, yaitu kebijakan fiskal yang berkesinambungan yang dapat menjaga stabilitas makroekonomi. Salah satu aspek penting adalah kinerja penerimaan negara yang mumpuni, khususnya pajak,” tutur dia.

Sejumlah langkah konkret untuk optimalisasi penerimaan pajak harus segera diambil, antara lain implementasi penggunaan NIK dalam setiap transaksi untuk ekstensifikasi basis pajak dan efektivitas pemungutan PPN, penerapan metode lebih sederhana agar pemungutan PPN lebih efektif, pemanfaatan data dan informasi perpajakan lebih optimal dan transparan, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

Sebelumnya, pemerintah merevisi postur APBN 2020 dalam Perpres No 54 Tahun 2020 untuk kali kedua merespon ketidakpastian akibat dampak COVID-19 agar laju kemiskinan dan pengangguran bisa ditahan sehingga tidak merosot terlalu dalam.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan, jika pengangguran dan kemiskinan merosot terlalu dalam, upaya pemulihan pada tahun berikutnya juga semakin berat. Untuk itu, dalam revisi terbaru itu pemerintah fokus pada perlindungan sosial karena masyarakat Indonesia sebagian besar masih berpendapatan rendah dan lebih dari 50 persen produk domestik bruto (PDB) didorong konsumsi.

Adapun dalam outlook revisi terbaru, pemerintah melebarkan defisit menjadi 6,34 persen mencapai Rp 1.039,2 triliun dari Perpres 54 tahun 2020 sebesar 5,07 persen mencapai Rp 852,9 triliun. Dengan revisi baru itu, pendapatan negara diproyeksi turun Rp 61,7 triliun menjadi Rp 1.699,1 triliun. Sedangkan belanja negara menjadi bertambah Rp 124,5 triliun dari Rp 2.613,8 menjadi Rp 2.738,4 triliun.

Sedangkan komponen penambahan belanja negara itu di antaranya belanja pemerintah pusat naik Rp 123,3 triliun menjadi Rp 1.974,4 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga bertambah Rp 173,3 triliun menjadi Rp 1.187,9 triliun. Untuk belanja nonkementerian di antaranya penanganan dampak COVID-19 sebesar Rp 73,4 triliun menjadi Rp 328,5 triliun, kompensasi tarif listrik dan harga BBM bertambah Rp 76,1 triliun menjadi Rp 91,1 triliun. (ari)

Pos terkait