Perkuat Kerukunan, Peningkatan Status PBM Dibahas

  • Whatsapp
Sholat Jumat

PKUB Sekretariat Jenderal Kemenag banyak menerima masukan tentang pemerintah baik pusat maupun daerah yang dinilai kurang mengambil peran dalam penguatan kerukunan umat beragama.

JAKARTA, TandaPetik.com – Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nifasri mengemukakan banyak masukan yang disampaikan oleh berbagai kalangan terkait implementasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

“Berbagai masukan yang disampaikan, menginginkan agar PBM ini ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Presiden (Perpres),” kata Nifasri seperti dilansir laman Kementerian Agama, Kamis (25/6).

Nifasri menyampaikan hal tersebut saat  Penyusunan Draf Peraturan KUB Terkait Peningkatan Status PBM No 9 dan 8 Tahun 2006, di Bogor, Jawa Barat.

Peraturan yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu memuat Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Menurut Nifasri, tidak sedikit pula masukan yang menyampaikan pemerintah baik pusat maupun daerah kurang mengambil peran dalam penguatan kerukunan umat beragama. “Hal serupa juga terjadi bagi Forum Kerukunan Umat Beragama,” tutur Nifasri.

Oleh karena itu, Ia menegaskan,  peningkatan status PBM menjadi Perpres diharapkan menjadi langkah untuk melakukan penguatan peran pemda dan FKUB. “Dengan peningkatan status ini, mudah-mudahan peran pemda semakin diperkuat dan FKUB semakin diberdayakan,” kata Nifasri.

Pembahasan peningkatan status PBM yang dibuka oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid tersebut melibatkan narasumber dari Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. “Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari dengan membagi forum yang ada dalam tiga komisi,” kata Nifasri.

Komisi pertama membahas urgensi peningkatan status PBM Nomor 9 dan 8. Komisi kedua membahas dampak peningkatan status PBM Nomor 9 dan 8. Sedangkan komisi ketiga, penyiapan izin prakarsa dan naskah akademik.

“Bila draf ini sudah siap, kami tentu akan undang tokoh agama, akademisi dan peneliti untuk membahas bersama,” ujar Nifasri. (rva)

Pos terkait