Pencegahan Pelajar Ikut Demo, Kemendikbud Terbitkan Edaran. Begini Isinya

  • Whatsapp
Pelajar ikut demonstrasi
Pelajar Ikut Demonstrasi (KOMPAS.com/BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJAR)

JAKARTA, tandapetik.com – Pencegahan pelajar ikut demo dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019 tertanggal 27 September 2019.

Surat berisi tentang Pencegahan Keterlibatan Peserta Didik Dalam Aksi Unjuk Rasa Berpotensi Kekerasan dikirimkan kepada kepala daerah dan kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia.

“Saya ingin mengingatkan peserta didik kita, siswa harus dilindungi dari berbagai macam tindak kekerasan atau berada di dalam lingkungan di mana ada kemungkinan mengancam jiwa yang bersangkutan,” kata dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu, 28 September 2019.

Langkah Pencegahan dan Penanganan

Mendikbud Muhadjir Effendy meminta kepala daerah khususnya kepala dinas pendidikan, agar melakukan langkah pencegahan dan penanganan.

  • Memastikan pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru untuk dapat memantau, mengawasi, serta menjaga keamanan dan keselamatan peserta didik di dalam dan di luar lingkungan sekolah.
  • Menjalin kerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memastikan putera dan puterinya mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan.

“Siswa itu masih tanggung jawab guru dan orang tua, karena menurut undang-undang statusnya masih sebagai warga negara yang dilindungi. Belum dewasa, belum bisa mengambil keputusannya sendiri,” kata dia.

  • Meminta kepala sekolah dan guru juga membangun komunikasi yang harmonis dengan peserta didik. Selain itu, kata dia, mendorong pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dapat menyalurkan pemikiran kritis, bakat, dan kreativitas peserta didik masing-masing.
  • Pentingnya memastikan pengurus organisasi siswa intra sekolah (OSIS) khususnya dan peserta didik pada umumnya untuk tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menyesatkan.
  • Meminta kepala daerah beserta jajarannya dapat memberikan pendampingan dan pembinaan kepada peserta didik yang terdampak dalam aksi unjuk rasa.

“Pendidikan tidak main sanksi, kalau pemberian sanksi namanya bukan pendidikan,” tutur dia.

  • Meminta gubernur, bupati, wali kota, dan para kepala Dinas Pendidikan memastikan semua pihak atau siapa saja dengan maksud dan tujuan apa saja, untuk tidak melibatkan peserta didik dalam kegiatan unjuk rasa yang berpotensi pada tindakan kekerasan, kekacauan, dan perusakan.

Landasan Hukum Surat Edaran

  • Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dalam Pasal 15 ayat (4) menyatakan bahwa setiap anak didukung untuk mendapatkan perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
  • Peraturan Mendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dinyatakan bahwa satuan pendidikan wajib menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan atau pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan.
  • Peraturan Mendikbud Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan yang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b menyatakan pihak keluarga berperan mencegah peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan satuan pendidikan dan/atau yang mengganggu ketertiban umum dan mencegah terjadinya tindak anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar.

Pos terkait