Menkeu Sri Mulyani: Pandemi Corona Badai yang Sempurna

  • Whatsapp

Pemerintah terus berkomitmen mencermati setiap perubahan yang terjadi, menyerap dan mendengarkan aspirasi publik, serta mendiskusikan rencana dan langkah-langkah  yang akan diambil dengan seluruh pemangku kepentingan.

JAKARTA, tandapetik.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pandemi virus corona baru (Covid-19) sebagai badai yang sempurna (perfect storm) dalam memporakpondakan perekonomian Indonesia.

“Market bergejolak karena semua panik, saham merosot, SBN yield merosot, nilai tukar terguncang, semua jadi perfect storm bagi pengelola keuangan negara. Jadi Covid-19 mempengaruhi sosial, ekonomi, keuangan,” kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci di hadapan PNS Kemenkeu dalam acara  “Townhall Meeting via Virtual”, Jumat (19/6).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan pandemi Covid-19 juga membuat laju pertumbuhan ekonomi dunia ke level negatif. Hal ini bakal dialami oleh banyak negara termasuk Indonesia.

“Dampak ekonominya luar biasa. Dengan covid ada pembatasan sosial, ekonomi menurun, dunia disebutkan perekonomiannya negatif. Kalau di negara maju, semua negara di kuartal II mengalami kontraksi, di beberapa negara sudah resesi, Inggris, Jerman, Jepang, Malaysia,” ujar dia.

Kita beruntung pada kuartal I bertahan di 2,97 %. Namun kuartal II kita alami tekanan kemungkinan dalam kondisi negatif,” tambahnya.

Corona yang dianggap sebagai badai juga karena membuat pemerintah harus merevisi beberapa kali APBN Tahun Anggaran 2020. Revisi pun dilakukan bersamaan pemerintah menyusun kebijakan penanggulangan penyebaran virus corona. Untuk menyeimbangkan perubahan akibat Covid-19, pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan negara atau menyesuaikan perkembangan kasus penyebaran agar mitigasinya cepat dilakukan.

“Bagaimana risikonya dimitigasi dan mulai pikirkan pemulihannya. Jadi kita kejar-kejaran dengan masalah dan memikirkan pemulihannya itu yang sedang dan terus dilakukan,” ungkapnya.

Dalam waktu singkat perekonomian berubah drastis. Perubahan tersebut tergambar dari realisasi pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat ke 2,97% pada kuartal I-2020, dari sisi tingkat konsumsi rumah tangga yang menurun drastis lantaran banyak masyarakat yang penghasilannya terdampak akibat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga usahanya tutup akibat pembatasan sosial. “Ini tantangan kita untuk menjaga keuangan negara,” katanya.

Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia juga membuat pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mengubah target APBN tahun anggaran 2020. Perubahan terjadi pada anggaran belanja negara yang semakin tinggi dan pendapatan yang semakin menurun.

“Dapur kita begitu sangat sibuk. Saya ingin seluruh jajaran Kemenkeu bisa melihat, merasakan connection ke degup luar biasa besar. Ini bukan peristiwa terjadi setiap tahun, setiap 5 tahun, setiap 10 tahun. Ini peristiwa 100 tahun sekali di dunia. Kebetulan Anda dan saya dalam posisi kelola keuangan negara. Anda diberikan tantangan history yang bersejarah bagaimana bisa responsnya,” tutur dia.

Melengkapi pernyataan Menkeu Sri Mulyani, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyampaikan bahwa pemerintah terus menyiapkan dan menjalankan langkah-langkah penanganan dampak pandemi Covid-19 secara komprehensif.

Seiring meningkatnya kebutuhan untuk menangani dampak kesehatan, jamian sosial, dan stimulus dunia usaha, pemerintah berencana menyesuaikan biaya penanganan Covid-19 menjadi Rp 695,2 triliun, meningkat dari rencana sebelumnya sebesar Rp 677 triliun. Rinciannya, sebesar Rp 87,55 triliun untuk anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun, sebesar Rp 123,46 triliun disiapkan untuk sektor UMKM, pembiayaan korporasi menjadi Rp 53,57 triliun, dan untuk dukungan sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun.

Sebagai konsekuensi penambahan biaya untuk menangani Covid-19 ini, defisit APBN Tahun 2020 pun diperkirakan melebar, dari semula defisit sebesar 1,76 % atau sebesar Rp  307,2 triliun menjadi 5,07% atau Rp 852 triliun dalam Perpres 54 Tahun 2020, dan defisit baru diperkirakan sebesar 6,34% atau Rp 1.039,2 triliun. Dengan kata lain, terdapat kenaikan kebutuhan pembiayaan yang diperkirakan sebesar Rp 905,2 triliun, yaitu dari semula Rp 741,8 triliun menjadi Rp 1.647,1 triliun.

Perubahan ini dimaksudkan untuk menyerap kebutuhan masyarakat yang dinamis dan mengantisipasi dampak pandemi, dan terus dibahas di internal Pemerintah dan bersama-sama dengan Badan Anggaran dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan final akan dituangkan dalam revisi Perpres No. 54 Tahun 2020.

Prastowo menegaskan, pemerintah terus berkomitmen mencermati setiap perubahan yang terjadi, menyerap dan mendengarkan aspirasi publik, serta mendiskusikan rencana dan langkah-langkah  yang akan diambil dengan seluruh pemangku kepentingan. APBN 2020 dipastikan disusun dan diimplementasikan secara kredibel, transparan, dan akuntabel, serta diabdikan untuk kepentingan rakyat.

“Dukungan, masukan, dan kritik seluruh elemen masyarakat amat bermanfaat bagi terselenggaranya pelayanan publik dan penanganan pandemi yang lebih baik,” katanya. (ari)

 

Pos terkait