Komentar Pengamat Politik dan Kebijakan FISIP ULM Dr Taufik Arbain MSi

  • Whatsapp
pilkada 2020
Ilustrasi pilkada

Jalur Independen Dalam Pilkada 2020 Melambung

PILKADA 2020 di kabupaten kota /kalsel cenderung meningkat.

Meningkatnya minat para tokoh memilih jalur independent ini ada tiga alasan; Pertama, bahwa realitas di beberapa tempat di Indonesia termasuk di Kalsel para calon independen pernah memenangkan pilkada kabupaten/Kota, seperti Pak Nadjmi Adhani tahun 2015 dan H Muhidin nyaris memenangkan Pilkada Gubernur Kalsel di tahun yang sama.

Ini adalah fakta bahwa jalur yang difasilitasi undang-undang ini telah membuktikan kemampuan dalam merebut kemenangan kursi kepala daerah.

Kedua, jika menggunakan dukungan partai maka cenderung harus menyediakan mahar yang biasanya dihitung berdasarkan jumlah kursi partai di parlemen misal 4 kursi x Rp300 juta, maka satu partai sang calon harus menyediakan mahar Rp1,2 M.

Ini belum termasuk semisal biaya survey kisaran Rp.100-250 juta, hingga biaya wara-wiri lobbying ke elita partai.

Apalagi ada kontrak untuk operasional lapangan mesin dari para kader partai politik.

Penyediaan dana pada tataran mendapat perahu ini, bagi para pemilih jalur independen sudah mampu membiaya cost politics sampai 5- 8 kecamatan.

Ketiga, bahwa dukungan partai politik terhadap pencalonan tidak signifikan dengan kerja-kerja politik pada mesin partai politik, meskipun ada sebagian partai politik yang konsisten dengan komitmen yang dibuat.

Justru selama ini yang massif militant dan sistematik yang bekerja di lapangan adalah mesin politik bentukan sang calon dengan berbagai level dan koneksi jaringan bahkan dengan beragam sebutan untuk memberikan kesan emosional mendalam dalam menghadapi pertarungan pilkada.

Maka dari itu tidak heran jalur independen bahkan mereka yang melewati dukungan partai, tetap memanfaatkan tim sukses dan jaringan dari kalangan entitas, perkumpulan, forum, ormas dan lainnya.

Fenomena ini menarik dalam melihat perpolitikan di banua dan di Indonesia secara umum.

Bahwa ada banyak figure yang bukan dari bentukan dan kader partai, tetapi memilih jalur independen, dikarenakan aspek kapasitas figure sangat menentukan elektabilitas.

Justru berdasarkan survey Banua Meter akhir 2019, alasan memilih figure karena dukungan partai politik hanya mencapai 10% saja, sisanya pada kapasitas, kapabilitas dan emosional sang figure.

Kondisi inipun sangat memungkinkan terjadi pemetaan baru di partai politik, ketika para kandidat yang sudah mendapat jalur independent berhasil, maka kemungkinan partai politik akan melakukan diskon mahar kepada para kandidat yang menginginkan jalur partai politik apalagi sang calon berdasarkan survey potensial memenangkan.

Dalam kondisi ini memang diperlukan intelegen politik sehingga mampu menakar dan mengatur strategi soal hitungan cost politics.

Hanya saja tantangan para kandidat yang memilih jalur independent ini bukan tanpa halangan, sebab sangat mungkin menemui jalan terjal tidak hanya pada proses pengumpulan syarat berupa KTP dan isian form lainnya, tetapi bisa saja pada saat di verifikasi lembaga KPUD.

Hal ini berkaca pada kasus calon independent terjegal pada institusi KPUD seperti di Batola, dan Tapin pada tahun pilkada sebelumya dengan alasan-alasan tertentu padahal hanya 1 calon independent pada saat itu.

Untuk itu, saya menyarankan penting menjaga “keselamatan” pencalonan, maka kontrol terhadap kinerja, komitmen lembaga penyelenggara pada pilkada 2020 ini sangat penting dilakukan para stakeholder dan tim sukses.

Jika para kandidat dari jalur independent ini memenangkan pilkada, apakah akan terhambat dalam formulasi kebijakan di DPRD dikarenakan anggota DPRD semua berasal dari partai?

“Saya kira tidak, sebab kalau seseorang itu sudah menang dan menjadi kepala daerah, maka ia laksana gula yang dikerumuni semut.
Tidak ada kawan dan lawan yang abadi kecuali kepentingan,” tandas alumni FISIP UGM ini.

Pos terkait