Dispersip Kalsel Sosialisasikan JRA Agar Tak Ada Penumpukan Arsip

  • Whatsapp
Dispersip Kalsel Sosialisasikan JRA Agar Tak Ada Penumpukan Arsip
Dispersip Kalsel Sosialisasikan JRA Agar Tak Ada Penumpukan Arsip. (foto:ist/tandapetik.com)

BANJARBARU, tandapetik.com – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar sosialisasi Jadwal Retensi Arsip (JRA) se-Provinsi Kalsel, di Hotel Roditha, Banjarbaru, Senin (18/11/2019).

Sosialisasi ini dihadiri kurang lebih 255 orang yang berasal dari SKPD Pemerintah, SMA/SMK, BUMD, Universitas serta Partai Politik. Juga turut hadir narasumber yang berasal dari Arisparis Madya Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dra Maulida Abdiyana.

JRA adalah kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. JRA merupakan daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip apakah arsip tersebut perlu dimusnahkan, dinilai kembali atau akan dipermanenkan.

Kepala Dispersip Kalsel Hj Nurliani mengatakan kewajiban memiliki JRA ini juga telah diatur berdasarkan Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2012 tentang pelaksanaannya.

“Dalam kewajiban memiliki JRA, Pemprov maupun Pemerintah Kabupaten Kota sebagai pencipta arsip juga harus memiliki pedoman naskah dinas, klasifikasi arsip serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip sebagai satu rangkaian kegiatan penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan dalam penyusunan JRA ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti halnya kepentingan pencipta arsip itu sendiri dalam menjamin akuntabilitas pelaksanaan kegiatannya.

Selain itu,  Hj Nurliani juga mengatakan bahwa pencipta arsip perlu memperhatikan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini, lembaga pencipta arsip selain menentukan, juga harus memperhitungkan adanya arsip yang memiliki nilai kesejarahan, arsip yang menjadi representasi atas keberadaaan lembaga pencipta arsip, yang perlu disimpan secara permanen, dan di kemudian hari dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk kepentingan generasi mendatang.

“Arsip yang diputuskan untuk dipermanenkan tersebut nantinya disebut sebagai arsip statis,” ucap Kepala Dispersip Kalsel Hj Nurliani yang akrab disapa Bunda Nunung tersebut.

Sementara itu, Dra Maulida Abdiyana selaku narasumber dari Arisparis Madya ANRI mengatakan bahwa sosialisasi ini perlu dilakukan agar SKPD dapat menerapkan JRA dengan tepat. Pasalnya, kendala selama ini pengelola arsip banyak yang tidak memahami JRA sehingga arsip bisa menumpuk sangat tinggi.

“Kendala JRA ini klise sejak dulu, kadang-kadang mereka (Pengelola arsip) kurang memperhatikan arsip. Manakala arsip sudah bercampur maka sudah tidak bisa membedakan. Akhirnya, arsip menumpuk. Padahal harusnya dibedakan arsip yang masih proses kerja dan arsip yang tidak menjadi proses kerja,” terangnya. (Ras)

Pos terkait