Busyro Dukung Hakim Vonis Bebas Penyerang Novel

  • Whatsapp

JAKARTA, tandapetik.com – Desakan agar hakim memutus bebas dua terdakwa yang disebut sebagai penyerang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, meluas. Mantan pimpinan komisi antirasuah Busyro Muqoddas angkat suara, mendukung vonis bebas dua terdakwa itu pada sidang putusan mendatang.

“Semoga hakim memvonis bebas. Dengan begitu akan dilakukan penyelidikan ulang,” katanya dalam diskusi virtual “Sengkarut Persidangan Penyerang Novel Baswedan” yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Jumat (19/6).

Novel Baswedan diserang di dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, 11 April 2017. Selang dua tahun peristiwa itu bergulir, polisi mengumumkan dua orang penyerang Novel, yakni oknum polisi bernama Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam sidang 11 Juni 2020, menuntut 1 tahun penjara kedua terdakwa. Hal ini kemudian menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Novel Baswedan melalui akun Twitter-nya @nazaqistsha, 15 Juni 2020 pun mengusulkan pembebasan Mahulette dan Bugis.

“Saya juga tidak yakin kedua orang itu pelakunya. Ketika saya tanya penyidik dan jaksanya, mereka tidak ada yang bisa menjelaskan kaitan pelaku dengan bukti. Ketika saya tanya saksi-saksi yang melihat, dibilang bukan itu pelakunya. Apalagi dalangnya? Sudah dibebaskan saja daripada mengada-ngada,” tulis Novel.

Menurut Busyro, menyelisik kasus ini sebaiknya langsung menggedor Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF). Jika penyelidikan perkara ini diserahkan ke polisi, Busyro khawatir hasilnya kurang signifikan, bahkan berpotensi mengulang seperti sebelumnya.

Sejak Novel diserang, suara mengenai pembentukan TGPF sudah digaungkan. Namun, menurut Busyro, tak ditanggapi Presiden Joko Widodo. Menurut dia, jika hakim menggunakan nalar hukum berdasarkan analisis fakta dan hati nurani, jelas menimbulkan keragu-raguan berat terhadap proses itu.

Selain pada hakim yang mengadili perkara Novel, Busyro juga berharap kepada hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengabulkan uji materi UU KPK, sehingga kembali ke UU KPK yang lama. Meski begitu, semua bergantung moralitas hakim MK. Di satu sisi dia berharap. Di sisi lain, khawatir karena proses pemilihan hakim MK lewat DPR cenderung politis. (wnu)

Pos terkait