PERAKNEW.com – Pembangunan Greenhouse yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) di kawasan Taman Alun-Alun Kota Polman kembali menjadi sorotan publik. Proyek ini mendapatkan kritikan tajam terkait dengan kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran, yang dianggap tidak memberikan transparan yang jelas kepada masyarakat.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Polewali Mandar (Polman), Burhanudin memberikan tanggapan tegas terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Daerah (Pemda) Polewali Mandar (Polman).
Menurutnya, setiap penggunaan anggaran yang bersumber dari pemerintah harus transparan, tanpa terkecuali, “Kalau ada apapun itu namanya, baik anggaran besar maupun kecil, itu harus transparan, karena ini merupakan anggaran pemerintah, bukan pribadi,” tegas Burhanudin.
Ia juga menambahkan, bahwa salah satu bentuk ketidaktransparanan yang perlu dicurigai adalah tidak adanya papan proyek pada kegiatan yang menggunakan dana baik dari APBD maupun APBN, “Kalau ada kegiatan, baik itu menggunakan anggaran APBD maupun APBN, dan tidak pasang papan proyek, maka kegiatan itu patut dicurigai ada apa-apanya,” tambah Burhanudin, (30/3/25).
Yang lebih memprihatinkan, kenapa dalam kegiatan tersebut, kepala bidang dan jajarannya tidak ada yang dilibatkan. Ini perlu jadi evaluasi terhadap bupati terpilih, agar dinas yang melakukan kegiatan, penting adanya transparansi anggaran.
Baca Juga : Syakur Amin Lakukan Kunjungan Kerja ke Garut bagian Selatan
Kritik ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik, yang bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ke depan, diharapkan pihak-pihak terkait dapat lebih menjaga transparansi dan keterbukaan dalam setiap kegiatan yang melibatkan anggaran negara. (Sbr)
source