PERAKNEW.com – Puluhan Aktivis Anti Korupsi dari berbagai elemen masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Polewali Mandar (Polman), pada Rabu, 7 Mei 2025.
Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Bupati Polman, H Samsul Mahmud untuk segera melakukan evaluasi terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai bermasalah dalam pengelolaan anggaran dan tata kelola pemerintahan.
Tuntutan massa secara khusus menyoroti kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Polman yang dituding terlibat dalam berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Para demonstran meminta Bupati mencopot Kepala Dinkes (Kadinkes) Polman beserta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat.
Berikut sejumlah tuntutan utama yang disampaikan oleh para aktivis itu :
- Mendesak Bupati Polewali Mandar agar melakukan evaluasi terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Dan jika diperlukan serta berdasarkan beberapa dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Lingkungan Dinas kesehatan, agar kiranya bupati Polewali Mandar mencopot kepala dinas kesehatan dan beberapa ASN terkait.
- Mendesak Bupati Polewali Mandar agar melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB P3A) serta ASN terkait.
- Mendesak Bupati Polewali Mandar agar melakukan evaluasi/copot Direktur Rumah Sakit Pratama Wonomulyo.
- Meminta Bupati Polewali Mandar agar menjadi perantara untuk kami bertemu dan berdialog dengan Kabag keuangan Kabupaten Polewali Mandar, tahun 2022, 2023, 2024, terkait adanya keselisihan data dan anggaran yang dihadiri langsung oleh bapak bupati Polewali Mandar, serta evaluasi/copot Kabag keuangan Polman.
Dalam orasinya, mereka menegaskan, aksi ini akan terus berlanjut jika Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tidak merespon tuntutan tersebut, “Jika tidak ada tanggapan. Maka saya katakan bapak Bupati Polewali Mandar mendukung korupsi, bapak bupati membiarkan pelaku korupsi,” tegas Irfan.
Baca Juga : Anggota DPRD Cimahi Berharap Wali Kota & Baperjakat Tak Promosikan Jabatan Lurah Cibabat Yang Diduga Langgar Kode Etik ASN
Mereka menegaskan, bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya, “Jika tuntutan ini diabaikan, kami pastikan akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar dari hari ini, kalau bapak bupati tidak mau menemui kami, karena Level saya hari adalah bupati saya mau berdialog langsung dengan bapak bupati karena ini demi kebaikan Kabupaten Polewali Mandar kedepan,” tegas Irfan.
Setelah cukup lama berorasi, massa aksi akhirnya membubarkan diri, namun berselang beberapa menit Kepala PTSP Polman, I Nengah Tri Sumadana menemui massa aksi dan mengatakan, “Ada kira kira sekarang buktinya?,” tanya I Nengah Tri Sumadana kepada Irfan selaku Koordinator Aksi itu.
Namun Irfan menegaskan kepala Kepala PTSP tersebut, “Ada, saya siap perlihatkan bukti bukti dugaan dugaan korupsi , tapi saya mau ketemu lansung Bupati Polman H Samsul Mahmud,” tegasnya.
Aksi berlangsung damai dan akhirnya Bupati Polewali Mandar menerima perwakilan massa untuk menyampaikan tuntutan terkait dugaan penyimpangan anggaran di sejumlah OPD dan pertemuan berlangsung di Ruang Lobi Kantor Bupati Polman, serta dihadiri sejumlah pejabat, termasuk asisten daerah dan kepala OPD terkait.
Bupati Polman menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPDnya, “Kami terbuka terhadap masukan dan saya sangat apresiasi kepada kalian karena kita ingin Polewali Mandar ini lebih baik, saat ini inspektorat sudah bekerja, BPK juga telah turun melakukan audit dan kita juga sementara evaluasi,” ujar Bupati Polman.
Baca Juga : PLN UP3 Garut Konsisten Laksanakan Safety Briefing Pagi, Tingkatkan Culture Zero Accident
Selain itu, bupati menjelaskan, bahwa proses evaluasi pimpinan OPD dilakukan secara bertahap dan mengikuti prosedur serta regulasi yang berlaku. (Sbr)
source