Pencucian Uang lewat Koperasi Dicegah

  • Whatsapp

Pemantauan Kemendagri bukan seolah-olah untuk mempolitisasi pemerintah daerah, tetapi mendukung KSP sebagai instrumen ekonomi.

JAKARTA, tandapetik.com- Pemerintah memperkuat perlindungan terhadap koperasi simpan pinjam (KSP). Tujuannya mencegah KSP dari kemungkinan menjadi tempat tindak kejahatan dan transaksi ilegal, di antaranya pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

“Kami sependapat, KSP bisa menjadi tempat transaksi yang tidak legal atau tidak sesuai dengan undang-undang. Katakanlah pencucian uang, bahkan juga untuk pendanaan terorisme. Kita bisa menggunakan instrumen-instrumen yang ada di Kemendagri untuk melakukan membuat sistem yang lebih “prudent” atau bijaksana,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat rapat pembahasan sinergi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  di Gedung PPATK, Jakarta, Selasa (16/6).

Dalam keterangan tertulis Kemendagri, pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan koperasi, khususnya KSP secara sehat. Pasalnya,  KSP dan Unit Simpan Pinjam (USP) dapat berperan secara optimal  mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Tito menjelaskan, sistem pemantauan Kemendagri bukan seolah-olah untuk mempolitisasi pemerintah daerah, tetapi tujuannya mendukung KSP sebagai instrumen ekonomi yang sangat penting, terutama menyangkut hak-hak langsung rakyat kelas bawah.

“Jadi tujuan kami tercapai untuk menyatakan pengawasan dengan menggunakan instrumen salah satunya Kemendagri tadi, kami sepakat untuk itu. Tetapi narasinya kami buat untuk menyehatka  KSP dan melindungi mereka dari tindak pidana. Kalau tindak pidana itu kan mereka repot sendiri juga,”ujar  Tito menegaskan.

Kemendagri dan PPATK pun berkomitmen untuk bekerja sama. Mendagri Muhammad Tito Karnavian mendukung segala bentuk sinergi, termasuk Nota Kesepahaman dengan PPATK. Ajakan ini disambut positif oleh Kepala PPATK Dian Ediana Rae yang menyampaikan strategisnya peran Kemendagri dalam memperkuat antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di seluruh pelosok negeri.

Di akhir pertemuan, Kepala PPATK dan Mendagri sepakat  menindaklanjuti pertemuan ini dengan pertemuan di level teknis guna membahas koordinasi pengawasan KSP/USP antara Menteri Koperasi, Mendagri, PPATK, dan Pemda. Selanjutnya pembinaan kepada pengadaa  barang dan termasuk pengenaan sanksi bagi yang tidak patuh, pengawasan ormas atas penerimaan dan pemberian sumbangan oleh nonprofit organization sebagai upaya melindungi NPO (ormas) dari pemanfaatan tujuan pendanaan terorisme oleh pelaku kejahatan terorisme. (rva)

Pos terkait