Ulasan

Perjuangan Save Meratus Belum Usai, Tolak PT MCM

TandaPetik.Com – Bagi masyarakat Kalsel, pegunungan Meratus adalah sesuatu hal yang menakjubkan. Sebuah aset yang seharusnya dilindungi pemerintah dari upaya pengrusakan atau pencemaran lingkungan.

Faktanya tidak demikian, sebagai paru-paru dunia, pegunungan Meratus justru terancam menjadi areal tambang setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan PKP2B PT MCM menjadi Operasi Produksi di Kabupaten Balangan, Tabalong dan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

Perjuangan untuk menggagalkan rencana tersebut datang dari berbagai kalangan. Sejak 28 Februari 2018 lalu, pihak WALHI telah mengajukan gugatan dan hasilnya, Majelis Hakim PTUN Jakarta justru memutuskan gugatan tidak diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Majelis Hakim menilai PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini. Majelis Hakim berargumen bahwa Kontrak Karya terkait dengan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan PT Mantimin Coal Mining (PT MCM) berada dalam ranah hukum perdata.

Meski demikian, WALHI tak menyerah begitu saja, melalui Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional Walhi Khalisah Khalid menyatakan, pihaknya akan melakukan banding.

Tak hanya WALHI, Ketua Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (Gembuk),Rumli kecewa dengan putusan ini, dan menyatakan tetap berjuang untuk penyelamatan meratus dengan semboyan rakyat Kalsel “Waja sampai Kaputing, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir”

PT MCM Belum Kantongi AMDAL

Perjuangan serupa juga dilakukan pihak Dewan Pengurus Wilayah Jaringan Pendampingan Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kalimantan Selatan. Seperti dilansir KoranBanjar.Net.

“Kami menyatakan dengan tegas menolak penambangan yang dilakukan oleh PT MCM di Pegunungan Meratus,” ucap Ketua DPW JPKP Kalsel, Winardi Sethiono.

Winardi yang didampingi sekretaris JPKP ,Suriani Khair dan Kuasa Hukum Wanto A.Salan SH MH, mengungkapkan bahwa PT Mantimin Coal Mining ( MCM) belum memiliki AMDAL dari Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan salah satu poin yang tercantum dalam surat tanggapan dari Kementerian ESDM Dirjen Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada Ketua JPKP Kalsel, bahwa di wilayah blok Batutangga, PT MCM belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, sehingga dilarang melaksanakan kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan/pemurnian,serta pengangkutan dan penjualan.

“Jelasnya di sini PT MCM tidak mengantongi AMDAL dari Pemprov, makanya ditolak,” jelasnya.

Ketika ditanya apa langkah yang akan ditempuh selanjutnya, jika PT MCM tidak mengindahkan surat peringatan dari Kementerian ESDM melalui Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba)

“Tidak menutup kemungkinan atau sudah pasti, JPKP akan mengajak seluruh komponen masyarakat dan organisasi untuk melakukan Clas Action,” tegasnya

Clas Action yang dimaksud adalah menempuh jalur hukum, gugatan dan jalur-jalur lainnya untuk menghalangi kegiatan dari perusahaan MCM tersebut.

Winardi berharap kepada Pemerintah Daerah agar lebih bijak mengeluarkan keputusan terkait kegiatan kontruksi penambangan terhadap Pegunungan Meratus yang dilakukan oleh PT MCM.

Artikel Berkaitan

Butuh bantuan? Chat WA
Close

Adblock Detected

Dukung kami dengan menonaktifkan pemblokir iklan Anda
%d blogger menyukai ini: