Esai

Organisasi Bantuan Hukum di Kalsel, Perlukah untuk Warga Banua?

TandaPetik.Com – Perkembangan Organisasi Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum kepada warga negara di Kalimantan selatan pada saat ini masih bisa dihitung dengan jari, berbanding terbalik dengan perkembangan bantuan hukum yang berkembang pesat di pulau jawa.

Padahal pemberian bantuan hukum kepada warga Negara adalah salah satu implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang mana salah satu ciri Negara Hukum adalah mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak bantuan hukum.

Penyelenggaraan Pemberian bantuan hukum kepada Warga Negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus implementasi Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law).

Hak warga Negara yang berada di daerah dalam mendapatkan bantuan hukum itulah yang saat ini masih begitu minim. Hal ini didasari oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya Organisasi Bantuan hukum di daerah dan minimnya pemahaman tentang hukum bagi masyarakat kita yang berada di daerah.

Dengan adanya Organisasi bantuan hukum yang beraktifitas dalam pemberian bantuan hukum di daerah khususnya diyakini akan menjamin hak hak warga Negara yang ada di daerah untuk mendapatkan pengertian dan keadilan dalam hukum, baik dalam ranah litigasi maupun non litigasi.

Pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum mencakup kemungkinan seperti, pemberian informasi tentang hukum, pemberian nasihat hukum, pemberian jasa hukum, bimbingan hukum atau menjadi kuasa warga masyarakat di dalam atau di luar pengadilan, sehingga dengan beberapa jasa bantuan hukum yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum secara cuma cuma (pro bono) kepada warga masyarakat tersebut diharapkan terwujudnya pemahaman tentang hukum dan keadilan hukum bagi warga Negara.

Semoga kedepannya di daerah, khususnya di Kalimantan selatan semakin banyak bermunculan organisasi bantuan hukum yang berpraktek dan memberikan bantuan hukum sesuai asas bantuan hukum menurut Undang Undang No 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum.

Tags

Artikel Berkaitan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close

Adblock Detected

Dukung kami dengan menonaktifkan pemblokir iklan Anda
WhatsApp chat Chat Admin