Esai

Mencontoh Profesionalitas H AR Iwansyah Sebagai Pejabat Publik, Ini Katanya

TandaPetik.Com – Seperti kita ketahui bersama, H. AR Iwansyah saat ini adalah sebagai Ketua DPRD Kota Banjarbaru. Selayaknya pejabat publik, sudah sewajarnya apabila Iwansyah kemudian menempatkan dirinya sebagai milik warga Banjarbaru.

Pemikiran itu gamblang disampaikan H. AR Iwansyah ketika menerima audiensi para atlet karateka yang didampingi para orangtua dan pelatih masing-masing. Iwansyah menekankan bahwa dirinya milik semua organisasi, perguruan dan warga Banjarbaru.

“Meski di salah satu perguruan karate saya menjabat sebagai ketua, demikian juga di organisasi pencak silat, namun jangan sungkan menemui saya. Apalagi jika itu mengenai Banjarbaru, saya milik semua, tak peduli perguruan apa, organisasi apapun,” ungkapnya di sambut riuh tepuk tangan para hadirin di Aula Linggangan DPRD Banjarbaru, Senin 3/12/2018.

H. AR Iwansyah dalam hal ini mengajarkan kepada kita arti profesionalitas selaku pejabat publik. Meski di salah satu perguruan karate sebagai Ketua, namun ia tidak membeda-bedakan perguruan lain. Apalagi berusaha pilih kasih.

Sikap kepemimpinan semacam ini tentunya bisa dijadikan contoh sekaligus pembelajaran bahwa, menjadi ketua DPRD adalah satu persoalan, dan menjabat di salah satu organisasi yang lain, adalah persoalan lain pula. Memahami masing-masing fungsi dan tugas di antara keduanya adalah profesionalitas objektif yang akan memberikan kesegaran, kesejukan dan keharmonisan di masyarakat Banjarbaru.

Hal semacam ini tentunya patut kita apresiasi bersama. Mengingat, masih banyaknya para pejabat publik di Kalsel ini secara umum, belum bisa bersikap profesional. Contohnya, ketika memiliki jabatan publik sekaligus jabatan organisasi di masyarakat, maka statusnya masih tumpang tindih.

Konyolnya lagi bagi para pelaku organisasinya sendiri ketika memiliki ketua seorang pejabat publik, merasa sang ketua hanya milik mereka sendiri. Tuntutan demi tuntutan hanya berpihak kepada organisasi mereka saja merupakan sikap yang tidak etis.

Hal yang seharusnya dipahami adalah, sebuah organisasi yang memercayakan ketua umumnya dijabat oleh seorang pejabat publik, maka otomatis ada resiko ganda. Sebagai pelaku organisasi, dituntut pemahaman tingkat tinggi bahwa ketua umum tersebut waktu dan perhatiannya lebih banyak diperlukan oleh pihak-pihak lain yang juga warganya.

Beruntung dalam sebuah organisasi apabila ketua umumnya mau pilih kasih, namun saya yakin, pertaruhannya adalah jabatan publik yang ia emban saat ini.

Artikel Berkaitan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close

Adblock Detected

Dukung kami dengan menonaktifkan pemblokir iklan Anda
WhatsApp chat Chat Admin